Partai Islam Pasca Pemilu 2009

Oleh : Hanibal W Y Wijayanta, Produser Eksekutif Liputan ANTV

Pemilu 2009 disebut-sebut sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia.Pemilu ini telah membuka mata para pemimpin ummat, bahwa partai Islam semakinterpuruk, sementara sebagian besar warga masyarakat tidak lagi mendengar arahan mereka.

parpol-islamTak ada seorang pun yang beranimembantah tudingan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 adalah pemilu terburukpasca Reformasi. Bahkan ada pengamat politik yang menilai bahwa Pemilu 2009adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah Republik Indonesia. Betapa tidak, jikaberbagai masalah krusial serta kecurangan sistematis yang terjadi di masa OrdeBaru ditengarai juga berulang dalam pemilu kali ini. Jika dulu rezim Soehartosebagai penguasa Orde Baru terbukti merekayasa pemilu, para pengamat dan lawanpolitik kini menuding pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telahmengutak-atik Pemilu 2009.

Jika dibandingkan dengan Pemilu 1955,pemilu kali ini jelas kalah jauh. Padahal pemilu 1955 digelar ketika usiaRepublik baru merangkak 10 tahun, sementara ketika itu mayoritas rakyat Indonesiamasih banyak yang buta aksara dan angka. Partai-partai peserta pemilu saat itupun melebihi jumlah peserta pemilu saat ini. Namun, pemilu bisa berjalanlancar, guyub, aman, damai dan jauh dari rekayasa. Padahal, saat itutangan-tangan Amerika Serikat pun sudah ingin ikut bermain dalam pemilu pertamadalam sejarah Republik itu. [1] HerbertFeith, Indonesianis dari Cornell University, mengatakan bahwa Pemilu 1955adalah pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia.[2]

Dibandingkan dengan dua kali pemiludi masa Reformasi, saat Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie kemudian PresidenMegawati Soekarnoputri berkuasa, kualitas pemilu terakhir ini pun kalah jauh.Padahal, partai peserta pemilu saat itu relatif sama banyaknya dengan pemilukali ini. Peralatan pendukung pemilu masih sama,[3] sementaramateri orang-orangnya pun tak jauh berbeda. Hampir semua pemain kunci dalampemilu kali ini adalah muka-muka lama yang sudah beredar pada dua pemilusebelumnya. Kalaupun ada muka-muka baru, banyak di antara mereka adalah anak,cucu, menantu, dan keponakan tokoh-tokoh oldcrack yang sudah mulai senja usia. Namun, dalam pemilu kali ini calonlegislatif berlatar belakang artis memang jauh lebih banyak dari sebelumnya.

Barangkali hanya pemilu pertama diJaman Orde Baru pada tahun 1971 yang masih bisa dianggap terlampau parah jikadibandingkan dengan pemilu 2009. Maklumlah, saat itu rekayasa oleh tangan-tanganpenguasa begitu nyata, represi dan tekanan fisik sangat jelas, sementaratentara mengobrak-abrik kekuatan lawan politik sang penguasa. Tapi kilah pembenaranuntuk perilaku Orde Baru juga ada. “Waktu itu kan habis G 30 S/PKI, jadi PakHarto dan Orde Baru berupaya membendung Komunis dan sisa-sisa kekuatan BungKarno untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata almarhum mantanMenteri Dalam Negeri Rudini di masa Reformasi sepuluh tahun lalu.[4]

Maka, rasanya tidak terlaluberlebihan jika pemilu kali ini dikatakan sejajar dengan pemilu 1977 dan 1982ketika rezim Soeharto dengan buldozer politiknya meratakan jalan untukberkuasa. Saat itu presiden Soeharto memakai tiga mesin politik yang taktertandingi. Ia memakai kekuatan politik bernama Golongan Karya untuk meraihlegitimasi. Birokrasi dirancang dan disetel untuk selalu mendukung dirinya.Operasi militer dan intelejen digalang untuk mengkerdilkan partai-partai lain,merekayasa dukungan rakyat, serta mengintimidasi dan mempengaruhi masyarakat.Bahkan saat itu media disihir dengan pernyataan-pernyataan yang ambigu,multi-tafsir, namun mengundang  ancaman.

Penilaian itu bukan tanpa alasan. Sebab, berbagai peristiwa yang terjadi dalam pemilu kali ini nyaris sama denganyang terjadi pada saat itu. Saat ini sang Presiden ingin berkuasa lagi denganmemakai kendaraan politik Partai Demokrat. Birokrasi jelas berpihak kepadaincumbent. Operasi intelejen, injak kaki dan intimidasi bahkan tak hanyadigelar para telik sandi. Polisi, Kejaksaan, Birokrasi dan tim sukses pun bisamenggelar dengan modal duit tak berseri.[5] Dalampemilu kali ini, media pun disihir dengan gimmickdi depan kamera, kesan sebagai orang yang dizhalimi, serta pencitraan sebagaipribadi yang sempurna. Gimmick didepan kamera foto dan televisi bahkan menjadi salah satu senjata utama.

Penilaian tentang buruknya pemilu2009 ini bukan sekadar bualan. Sebab tampak jelas betapa pemilu kali inidibayangi berbagai kekisruhan, kesalahan, dan keteledoran yang sulit untukdikatakan tidak disengaja. Gejalanya terindera, meski masih harus dibuktikanlagi dengan data dan pengakuan pelakunya. Walhasil, pemilu akhirnya berlangsungdengan gincu dan bedak tebal untuk menutupi kebobrokannya yang semakinterungkap dari hari ke hari. Gejala maupun dampak kekacauan pemilu kali ini punsemakin tampaknya karena digelar di jaman internet, ketika banyak mata mulaimelek, peralatan informasi sudah sedemikian maju, sementara rakyat pun semakinsadar politik.

Nasib Partai Islam dalam Pemilu Legislatif 2009

Setelah berhasil menggelar pemiluyang penuh masalah, dan melewati proses perhitungan suara yang kontroversial, KomisiPemilihan Umum (KPU) menyelesaikan penghitungan resmi perolehan suara pesertaPemilu 2009, dan mengumumkannya pada Sabtu (9/5) malam lalu. Dari hasil rekapitulasisuara nasional yang ditetapkan KPU Pusat, Partai Demokrat muncul sebagai juarapemilu 2009. Partai Golongan Karya menyusul di peringkat kedua, kemudian diikutiPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di peringkat ke tiga. Lalu, sesuaiperolehan mereka, berturut-turut Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai AmanatNasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai KebangkitanBangsa (PKB). Dua partai pendatang baru, Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), juga lolos ke Senayan.

Dengan jumlah total suara sahnasional sebesar 104.099.785, maka menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)Abdul Hafiz Anshary, dari 38 partai peserta pemilu, hanya sembilan partaipolitik yang berhak duduk di kursi parlemen. Sembilan partai inilah yang lolos parliamentary threshold, ambang batas partaiuntuk dapat mengirimkan wakilnya di DPR, yakni sebesar 2,5 persen suara sah nasional.Sesuai perolehannya, partai-partai yang lolos parliamentary threshold ituadalah Partai Demokrat yang meraih 150 kursi di DPR (26,8 persen), PartaiGolkar (107 kursi, 19,1 persen) PDIP (95 kursi, 14,0 persen), PKS (57 kursi,10,2 persen), PAN (43 kursi, 7,7 persen), PPP (37 kursi, 6,6 persen), PKB (27kursi, 4,8 persen), Gerindra (26 kursi, 4,6 persen), dan Hanura (18 kursi, 3,2persen) (lihat tabel 1.).

Dari hasil rekapitulasi suara itu,berarti partai Islam serta partai berlatar belakang Islam yang masih berhaktinggal di parlemen adalah PKS, PAN, PPP, dan PKB. Total jumlah suara merekamencapai 164 kursi atau 29,28 persen. Sementara itu, partai Islam yang kiniharus pamit mundur dari parlemen adalah Partai Bulan Bintang (PBB), PartaiKebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Bintang Reformasi (PBR), PartaiMatahari Bangsa (PMB), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).Padahal, secara nasional jumlah total perolehan suara mereka dalam pemilulegislative mencapai 5,01 persen. Angka ini setara dengan perolehan suara PKBatau sekitar limajuta suara itu. Namun, mereka tidak memiliki wakil di DPR gara-gara aturanparliamentary threshold itu.

Partai

Suara Nasional

Perolehan Kursi

Kursi

%

Partai Demokrat

20.85%

150

26.8%

Partai Golkar

14.45%

107

19.1%

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

14.03%

95

14.0%

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

7.88%

57

10.2%

Partai Amanat Nasional (PAN)

6.01%

43

7.7%

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

5.32%

37

6.6%

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

4.94%

27

4.8%

Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Partai Gerindra)

4.46%

26

4.6%

Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)

3.77%

18

3.2%

Keterangan

560

100%

 

Tabel 1. Perolehan Suara 9 Partaidalam Pemilu 2009

Jika dihitung dari perolehan suara,dalam Pemilu 2009 ini partai-partai Islam dan partai berlatar belakang Islam (PKS,PAN, PPP, PKB, PBB, PKNU, PBR, PMB dan PPNUI) hanya meraih 29,16 persen suara. Dengankondisi seperti ini, maka target pencapaian suara partai-partai Islam seperti padapemilu 1955 (sekitar 42 persen) tampak semakin jauh. Ketika itu, dua kubu Islamutama, yaitu Partai Masyumi meraih 20,9 persen suara (57 kursi), sementaraPartai Nahdlatul Ulama (NU) mendapat 18,4 persen (45 kursi). Jika ditambahPartai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Partai Syarikat Islam Indonesia(PSII), perolehan partai Islam pada pemilu 1955 mencapai 42 persen.[6]Sementara itu, dua kekuatan sekuler utama, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI)meraih 22,3 persen suara (57 kursi) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) meraih16,4 persen (39 kursi).

Perlu dicatat pula, bahwa sesungguhnyadalam pemilu lagislatif kali ini bukan Partai Demokrat ataupun partai politiklainnya yang menjadi pemenang. Justru Golongan Putih lah yang menjadipemenangnya. Sebab, jumlah warga yang memiliki hak pilih namun tidakmenggunakan haknya, atau yang biasa disebut sebagai golongan putih, mencapai49.677.076 orang. Jumlah ini setara dengan 29,01 persen dari jumlah pemilihyang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Jumlah ini sama dengan gabunganperolehan suara partai-partai Islam dan partai berlatar belakang Islam. Angkaini bahkan dua kali lipat dari perolehan suara Partai Demokrat yang hanya mencapai21.703.137 suara.

Jumlah suara sah dalam Pemilu 2009hanya mencapai 104.099.785 suara. Padahal, jumlah penduduk yang memiliki hakpilih mencapai 171.265.442. Dari angka sebanyak itu 49.677.076 memilih untuktidak menggunakan hak pilihnya, sementara suara tidak sah mencapai 17.488.581suara. Persentase jumlah suara sah dalam Pemilu 2009 ini turun drastisdibandingkan dengan persentase jumlah suara sah pada Pemilu 2004. Jika dihitung,suara sah dalam pemilu kali ini hanya mencapai 60,78 persen dari total pemilih.Padahal pada pemilu sebelumnya, Pemilu 2004, suara sah mencapai 76,66 persen.Entah sengaja atau tidak, kesalahan pencontrengan ini meningkat hingga 15,88persen.

Melihat perhitungan di atas, makasecara total angka golput pada Pemilu 2009 ini melebihi angka golput padaPemilu 2004. Pada pemilu 2004, angka Golput mencapai 23 persen. Pendukunggolput saat itu 34 juta. Namun angka, terdiri atas pemilih terdaftar yang takdatang ke TPS sebanyak 23 juta, ditambah suara tidak sah 10 juta. Jikadigabungkan seperti itu maka angka golput menjadi 67.165.657 (dari sebanyak 49.677.076orang yang tidak menggunakan hak pilih, ditambah suara tidak sah yang mencapai17.488.581 suara). Angka ini pun sebenarnya masih bisa lebih besar lagi karenabanyak terjadi kekisruhan dalam susunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Terpuruknya Calon Presiden Pilihan Ummat

Meski sudah diperhitungkan bahwaSusilo Bambang Yudhoyono bakal menang dalam Pemilu Presiden 2009, perilakupemilih terutama di kalangan ummat Islam dalam pemilu kali ini cukupmengejutkan. Memang, hampir semua partai Islam dan partai berlatar belakangIslam yang ikut dalam Pemilu 2009 lalu, (PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, dan PBR)  secara resmi berada di pihak pasangan Yudhoyono– Boediono. Namun, organisasi massa tradisional mainstream seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis UlamaIndonesia, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Dewan Masjid Indonesia (DMI)dan lain-lain justru mendukung pasangan Jusuf Kalla – Wiranto.

Menjelang pemilihan umum presiden, dukungankepada pasangan Kalla – Wiranto dari ormas Islam terus mengalir. Selainorganisasi mainstream tradisionaltadi, berbagai kelompok Islam lainnya pun menyokong Kalla. Misalnya PersatuanUlama dan Habaib, Forum Ummat Islam, Front Pembela Islam, beberapa pesantrenseperti Asy-Syafiiyah dan lain-lain. Bahkan menurut Ketua PB Nahdlatul Ulama,KH Ahmad Bagja, pasangan Jusuf Kalla – Wiranto telah mempersatukan ummat. “ParaKiai di Jawa Timur yang selama ini pecah kini bersatu sebagai berkahpencapresan JK,” ujarnya.[7]

Pengurus Pusat Muhammadiyah ikutmenimpali. “Seluruh pengurus Muhammadiyah dan Aisyiyah sepakat mendukung Kalla,”kata Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Din bahkan menjadi tuan rumahpertemuan pasangan Kalla – Wiranto dan Mega – Prabowo ketika merekamempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap yang kacau balau, di PP Muhammadiyah.“Kami menginginkan pemilu presiden ini selain bersifat langsung, umum, bebasdan rahasia, serta jujur dan adil, juga bersih dan bermartabat,” kata Din saatditanya wartawan soal keterlibatannya dalam pertemuan itu.[8]

Dukungan organisasi massa Islam ini bukan tanpa alasan. Pasangan Kalla– Wiranto dinilai paling mendekati kriteria pemimpin yang dibutuhkan ummat.Sebagai orang Makassar, Kalla dinilai cukupkental dengan latar belakang Islam. Ia pun sering melontarkanpandangan-pandangan yang menyejukkan ummat. Misalnya soal dukungannya padaperda-perda Syariat di berbagai daerah tingkat dua serta pelaksanaannya. Bahkan,ketika ramai-ramai kasus Ahmadiyah, konon Kalla pun telah memberikan saran kepadaPresiden Yudhoyono untuk segera membubarkan Ahmadiyah. “Tapi Pak SBY tidakmau,” kata seorang kerabatnya.

Sebagai seorang anggota dan mantanpengurus Jam’iyah NU, Jusuf Kalla memang mewarisi dan bahkan masih seringmelaksanakan tradisi Nahdliyin. Isterinya, Mufida, yang berjilbab, juga Rugaya,isteri Wiranto, jelas menunjukkan kedekatan mereka dengan lingkungan ummatIslam. Karena itu, jargon jilbab loro pun menjadi isu kuat untuk merebutdukungan ummat. Sementara itu, Kalla pun mengecam sistem Ekonomi Liberal yangditerapkan pemerintah Presiden Yudhoyono dan berencana menggantinya dengansistem ekonomi Syariah.

Untuk merealisasikan dukungannya,awal Juni lalu, Forum Ummat Islam, sebuah forum dan paguyuban Organisasi Massa danOrganisasi Politik Islam yang berkedudukan di Jakarta mencoba menyodorkanPiagam Ummat kepada Jusuf Kalla. Piagam itu berisi tentang kesepakatantokoh-tokoh ummat bersama kandidat presiden untuk menjaga aqidah ummat,memperjuangkan penerapan syariah, mengembangkan ekonomi syariah, menghentikankontrak karya asing, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ummat serta menentangintervensi asing.  Rabu, 10 Mei lalu,sekitar 40 orang tokoh FUI bertemu Kalla. Selama satu jam mereka berbincanghingga Kalla telat datang di acara deklarasi kampanye presiden damai di Hotel Bidakara,Jakarta Selatan. Namun, Kalla belum mau menandatangani kontrak itu. “Sumpahsaya sebagai Presiden nanti lebih tinggi karena di bawah Al Qur’an,” ujarnya.

Sehari sebelum pencoblosan, paratokoh organisasi massaIslam pun berkumpul di rumah dinas Jusuf Kalla di jalan Diponegoro, Menteng,Jakarta Pusat. Para Ulama, Kiai, Ustadz dan Habaib itu datang untuk berdzikir dan mendoakan Kalla dan Wirantoagar berhasil meraih sukses dalam pemilu presiden kali ini, sebagairepresentasi aspirasi ummat Islam. “Saya merasa surprise dengan dukungan umatyang luar biasa ini. Saya memandang hal ini sebagai amanah yang harus seriussaya kerjakan,” kata bekas Ketua Himpunan Mahasiswa Islam itu dalam sambutannyamalam itu.

Tapi apa mau dikata. Sehari kemudianrata-rata hasil hitung cepat berbagai lembaga survei sungguh menampar muka Kalla,Wiranto dan tokoh-tokoh Islam pendukungnya. Lembaga Riset Indonesia yang semula menjagokanKalla pun terpana. Maklumlah, dari hasil perhitungan suara cepat alias quickcount dari berbagai lembaga survei, perolehan suara pasangan Kalla – Wirantodalam pemilihan umum presiden beberapa jam sebelumnya, hanya berkisar antara 11hingga 12 persen. Hingga akhir penghitungan suara pun, pasangan Kalla – Wirantomasih berkutat di kisaran 12 persen.

Perolehan yang jauh dari target itutentu saja sangat mengejutkan. Sebab, pasangan Kalla – Wiranto telah mematokperolehan suara hingga sekitar 30 persen. Angka ini bisa dimaklumi karena perolehansuara Partai Golkar di pemilu legislatif saja mencapai 14,45 persen, sementaraPartai Hanura mendapat 3,77 persen suara. Duet Kalla – Wiranto maju kepemilihan presiden karena dari perolehan kursi dalam pemilu legislative PartaiGolkar mendapat 108 kursi, atau 19,29 persen, sementara Partai Hanura meraih 15kursi, atau 2,68 persen. Total mereka mendapatkan 21.97 persen kursi dalampemilu legislatif. Sembilan persen suara mereka diharapkan dari captive market pendukungorganisasi-organisasi massaIslam.

Perolehan suara pasangan Kala –Wiranto yang jeblok dan terpuruk di peringkat ke tiga itu tentu saja sangatmengejutkan berbagai pihak. Sebab menjelang hari pencontrengan, hampir semualembaga survei memprediksikan suara Kalla – Wiranto akan meningkat drastis.Selain elektabilitas Kalla – Wiranto disebut-sebut terus naik menjelangpemilihan presiden, iklan-iklan pasangan saudagar dan bekas opsir militer itujuga sangat komunikatif dan cukup membuat mereka dikenal public dengan semboyan“Lebih Cepat Lebih Baik”. “Performance Kalla dalam debat, kampanye dan diskusiselalu meyakinkan,” kata Johan Silalahi, dari Lembaga Riset Indonesia.

Banyak pengamat menduga perolehanKalla – Wiranto yang jauh dari target itu sangat terkait dengan lemahnyasoliditas internal di tubuh Partai Golkar dalam mendukung pasangan calonpresiden dan wakil presiden mereka sendiri. Maklumlah, pasca pemilihanlegislatif yang menempatkan Partai Golkar di peringkat kedua serta kegagalanmereka meneruskan duet Kalla dengan Yudhoyono, memicu berbagai gejolak diinternal Partai Beringin. Silang selisih di tubuh Partai Golongan Karya sebelumdan sesudah pencapresan Kalla menunjukkan indikasi kuat betapa sikap internalpengurus Golkar tidak bulat mendukung Kalla, Ketua Umum Partainya, sebagaicalon presiden.

Menurut Ketua Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto, Fahmi Idris, ketidaksolidan Partai Golkar dalam mendukung Kallasudah menjadi rahasia umum. Bahkan sudah muncul upaya mendongkel JK dari kursiKetua Umum Golkar. “Adabeberapa pihak di internal Golkar yang berkehendak JK ini bersama Yudhoyono.Tapi karena JK sudah jadi capres dan Pak Yudhoyono sudah dapat Boediono, jadikehendak itu gugur,” kata Fahmi di Posko Slipi II, di jalan Mangunsarkoro,Jakarta Pusat, Kamis (9/7) lalu.[9]

Sebuah sumber di internal Golkarmemastikan bahwa dukungan para pengurus Partai Golkar sudah terpecah jauhsebelum pemilu. Bahkan ketika Yudhoyono sudah memilih Boediono sebagaipasangannya, dan Kalla menggandeng Wiranto sebagai sekondannya, upaya kubu Yudhoyonountuk meraih dukungan beberapa tokoh kunci di Partai Golkar memang terjadi.Dari sekian kali pertemuan tertutup, kontak telepon dan lobby-lobby, beberapatokoh Golkar sebenarnya sudah lebih dahulu menyeberang ke Yudhoyono dan memilihuntuk tidak menggerakkan mesin Golkar.

Tokoh utama Golkar yang dibidik Yudhoyonoadalah Aburizal Bakrie. “Semula Bang Ical ditawari posisi wakil presiden hinggadua kali, tapi ia menghindar terus,” kata seorang kawan dekat Ical. Alasannyasang ibu, Nyonya Ahmad Bakrie tidak mengijinkan anak tertuanya itu berada diposisi ban serep. Padahal, menurut orang dekat keluarga Bakrie itu, Yudhoyonosudah berjanji akan melobi ibunda Ical agar mengijinkan putranya mendampingidirinya. Kengototan Yudhoyono sempat membuat Ical goyah. Belakangan, setelahmenarik berbagai pertimbangan terutama dukungan kelompok keuangan internasionalseperti Asian Developement Bank dan World Bank, serta bisikan yang didapat parapenasehat spiritualnya, Yudhoyono akhirnya memilih Gubernur Bank IndonesiaBoediono sebagai partnernya. Sementara itu, Ical segera ditawari untukmengendalikan Golkar pasca kepemimpinan Jusuf Kalla. “Untuk soal Golkar, BangIcal sudah menyanggupi,” kata sumber tadi.

Di Golkar, Ical memang menjadi tokohkunci yang selama ini hanya berada di balik layar. Maklumlah, selama ini taipanterkaya di Indonesiaini sangat royal mengucurkan “gizi terbaiknya” ke kubu Golkar. Sejak pemilu2004, semua urusan duit di panggung politik Golkar bermuara pada MenteriKoordinator Kesejahteraan Rakyat ini. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwamesin Golkar hanya bisa jalan jika ada kucuran gizi. Karena itu, kubu Yudhoyonobertitah agar uang Bakrie yang melimpah ruah itu nantinya tidak akan terlalubanyak mengucur ke Golkar lagi dalam pemilu presiden.

Selain faktor Aburizal Bakrie,ketidaksolidan Golkar juga akibat manuver mantan Ketua Umum Golkar AkbarTandjung dan Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua DPR Agung Laksono. JikaAkbat sebelumnya bermanuver agar dirinya yang dipilih mendampingi Yudhoyonodalam pemilihan Presiden, Agung diplot menjadi Sekretaris Jenderal PartaiGolkar. “Fragmentasi di dalam tubuh Golkar adalah salah satu penyebab turunnyasuara Golkar sehingga sekitar 40 persen suara Golkar kemudian beralih ke kubu Yudhoyono- Boediono,” kata pengamat politik Yudi Latief.

Menurut sebuah sumber, Kalla telahdigembosi dari dalam oleh para elit politik Golkar sendiri yang diiming-imingi Yudhoyonodengan berbagai posisi di kabinetnya nanti. Selain elit Golkar, sumber itu jugamengatakan bahwa 400 DPD Partai Golkar sudah dipengaruhi untuk tidakmemenangkan Kalla. Tujuan akhirnya adalah mendongkel Kalla dari posisi KetuaUmum Golkar lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Akibatnya, motorPartai Golkar pun tidak bergerak untuk memenangkan Kalla.

Di samping faktor ketidaksolidaninternal Partai Golkar, Fahmi juga mengatakan bahwa kekalahan pasangan Kalla –Wiranto tak lepas dari minimnya dana kampanye yang dimiliki pasangan calonpresiden dan wakil presiden itu. Tentu saja angka minim ini sangat relatif,namun jelas lebih kecil dibandingkan dengan bujet kampanye pasangan Yudhoyono –Boediono yang konon tak berseri. “Dengan keterbatasan dana JK – Wiranto, sulitbagi tim kami untuk mengontrol operasi pemenangan,” kata Fahmi.

Kisruh Daftar Pemilih tetap (DPT)juga disinggung Fahmi sebagai penyebab rontoknya perolehan suara Kalla –Wiranto. Menteri Perindustrian itu tidak menuding kubu incumbent sebagai biangkeladi yang sesungguhnya, namun KPU dinilainya lalai dan terlambatmengantisipasi masalah krusial ini. Sementara, sosialisasi putusan MahkamahKonstitusi tentang kebolehan memakai KTP sebagai ganti undangan pencontrenganjuga sangat mepet waktunya. “Dampaknya, banyak sekali kesulitan yang terjadi padapraktik di lapangan,” ujarnya.

Perilaku Pemilih Muslim

Jika melihat perilaku politikoportunis Partai Golkar yang khas dan tidak terbiasa menjadi oposan, jeblognyahasil perolehan suara pasangan Kalla – Wiranto segera dapat difahami. Berartiangka 12 persen perolehan suara Kalla – Wiranto itu sebenarnya adalah suaraHanura dan ummat Islam. Sebab, kalangan elite Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah danberbagai organisasi massaIslam telah menganjurkan ummatnya untuk mendukungan pasangan JusufKalla-Wiranto. Karena itu pasangan Kalla-Wiranto sangat optimistis akan meraupdukungan optimal dari ummat Islam.

Tapi ternyata seruan para elit ormasIslam itu tidak diikuti sebagian besar anggota dan jamaah mereka. Betapa tidak,jika NU mengklaim beranggota 40 juta orang, dan Muhammadiyah mengklaimberanggota 30 juta orang, tapi perolehan Kalla hanya sekitar 12 persen atausekitar 15 – 25 juta orang. Hasil sementara pemilihan presiden yang dihitunglewat quick count merontokkan asumsiitu. Dari penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) didapatkan bahwa 64 persenkaum Nahdliyin lebih senang memilih pasangan Yudhoyono – Boediono, 22 persenmemilih pasangan Mega – Prabowo, dan hanya 10 persen yang memilih pasangan JK -Wiranto.

Sikap warga Muhammadiyah pun hampirsama. Sebanyak 58 persen lebih suka memilih Yudhoyono – Boediono dan hanya 14persen yang memilih Kalla – Wiranto. Fenomena ini, menurut pengamat politikdari LSI Buhanuddin Muhtadi, sudah terjadi pada pemilu 2004. Saat itu, duatokoh NU, Hasyim Muzadi dan Salahudin Wahid, juga tidak mendapatkan dukunganoptimal dari warga Nahdliyin. “Ini menunjukkan bahwa para pemilih warga NU danMuhammadiyah semakin rasional dan otonom dalam menentukan pilihan terbaik buatmereka,” kata Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, ada beberapa halyang tampaknya mempengaruhi cara berpikir warga NU dan Muhammadiyah dalammemilih presidennya saat ini. Pertama, peran kiai dan elit ulama sebagaiperantara budaya antara dunia luar dan warga mereka sudah tidak sebesar peranmereka dua atau tiga dasawarsa lalu. Kedua, informasi kini lebih mudahdidapatkan, sehingga semua punya kesempatan yang sama untuk menilai. “Situasiini membuat hubungan patron-klien di kedua organisasi itu semakin menipis. Inijuga membuktikan bahwa politik aliran, apakah itu berdasarkan agama, ras, ataugender sudah mati,” ujarnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng,Jombang, KH Salahudin Wahid juga mengakui, anjloknya suara Kalla – Wirantomenunjukkan bahwa dukungan warga NU kepada pasangan itu tidak solid.  Sebab, meskipun para kiai NU mendukungmereka, pasangan Kalla – Wiranto tidak mampu mendulang suara maksimal.“Kekalahan ini menunjukkan bahwa walaupun punya latar belakang NU, Kalla belumdianggap sebagai tokoh NU, terutama di Jawa Timur karena suara Kalla juga tidakbanyak,” ujarnya.

Namun menurut pengamat militer MTArifin, pilihan warga NU dan Muhammadiyah yang rata-rata berada di pedesaan,sebenarnya bukan semata-mata karena kesadaran rasional dan otonomi. Merekamemilih pasangan calon presiden Yudhoyono – Boediono bukan karena lebih baikdari pada dua kandidat yang lain. “Pilihan mereka lebih karena merasa“berhutang budi” kepada program pemerintah seperti pembagian Bantuan LangsungTunai (BLT), beras miskin (raskin), dan sebagainya,” kata MT Arifin.[10]

Masyarakat yang mengapresiasi positifpemerintahan Yudhoyono – Kalla, hanya memberikan kredit keberhasilan kepada Yudhoyono,dengan memilih Yudhoyono. Padahal, sebagai wakil presiden Kalla juga terlibatdalam menyukseskan program pemerintah. Sementara itu, karena pasangan Kalla – Wirantojuga bukan oposisi, peran perlawanan masyarakat kepada pemerintah sudah direbutpasangan Mega-Prabowo. Masyarakat yang memberikan penilaian negatif padapemerintahan Yudhoyono – Kalla akan cenderung memberikan suaranya pada Mega – Prabowo,bukan kepada Kalla dan Wiranto.

Pendek kata, kekalahan Kalla –Wiranto, sebagai pasangan yang didukung para pemimpin ummat beserta organisasimassanya, bagi kelompok Islam Ideologis adalah sebuah kenyataan sejarah yangsangat menyesakkan dada. Sebab, ketika para pemimpin ummat bersatu, danbertekad bersama untuk berjuang, kaum awam ternyata tidak tersentuh hanyadengan himbauan sekilas dan sederhana. “Sudah selayaknya para pemimpin organisasi massa maupun partai Islam kembali berpikirtentang apa yang harus mereka lakukan untuk memperjuangkan aspirasi ummatIslam,” kata Sekjen Forum Ummat Islam Muhammad Al Khaththath.

Kenyataan ini tentu saja sangatironis karena sebenarnya umat Islam Indonesia masih tetap menempatiurutan pertama dalam statistik umat beragama di negeri ini. Menurut sensusterakhir konon jumlah umat Islam di Indonesia masih tetap berjumlah total 85persen dari total penduduk. Tapi rupanya, untuk aspirasi politik sebagian besarlebih memilih untuk tidak memberikan suara kepada partai-partai Islam dan jugabukan kepada presiden yang dianggap lebih sesuai dengan aspirasi Islam. Tapi tentusaja angka 85 persen itu tidak membedakan antara mereka yang disebut Islam KTPdan yang mereka yang memegang teguh syariat Islam dalam kehidupannya.

Di Mana Kekuatan Kelompok Islam Politik?

Selama ini, Dewan Dakwah IslamiyahIndonesia (DDII) dinilai sebagai sebuah organisasi massa Islam yang menjadi representasi kekuatanIslam Politik. Penilaian ini sangat berbeda dengan Nahdlatul Ulama yangsenantiasa diasosiasikan sebagai representasi kekuatan Islam tradisional, danMuhammadiyah yang menjadi representasi kekuatan Islam perkotaan. Meski keduaorganisasi Islam terbesar itu sering terlibat dalam perilaku politik, tetapsaja Dewan Dakwah dianggap lebih memiliki warna politik. Penilaian itu tentusaja tak lepas dari kenyataan sejarah yang melatarbelakangi berdirinya DewanDakwah dan para tokoh yang membidani organisasi berlambang bulan bintang ini.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia lahir setelah rezim Orde Baru tidakmau memenuhi tuntutan rehabilitasi Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia.Sebab, kedua partai yang dibubarkan Presiden Soekarno karena keterlibatanbeberapa pemimpinnya dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) itudinilai telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 45. Menurut Dr. Masykur Hakim, represiOrde Baru terhadap Islam politik dapat dilihat dimensipolitik dan keagamaan.[11]Dari segi politik, ABRI masih dendam kepada Masyumi karena partai ini diizinkankembali berkiprah di pentas politik nasional, maka menjadi ancaman serius bagikekuatan orde baru dan militer. Bias keagamaan dengan jelas terlihat padapernyataan 21 Desember yang merupakan hasil keputusan rapat komando militerregional ABRI yang dipimpin oleh Jenderal Panggabean. Tetapi, sayangnya Dr.Masyur tidak menyebutkan isi dokumen itu. Tetapi, David Jenkins mencatatpernyataan Soeharto yang berbunyi, “Ourcommon enemy is Islam.”[12]

Pada sidang MPRS, tahun 1966 – 1967,umat Islam mulai mengajukan tuntutan agar Presiden adalah orang Islam,sementara ide negara berdasar Islam pun muncul kembali. Orde Baru yang  baru menancapkan kuku kekuasaannya pascatumbangnya Presiden Soekarno, tentu tak mau menerima ide dan tuntutan ummatIslam. Ide untuk menghidupkan kembali Partai Masyumi pun selalu diambangkan. Melihatgelagat perilaku politik orde baru yang semakin tidak bersahabat dengan ummatIslam itu akhirnya para tokoh eks Masyumi memilih banting stir. Mereka kemudianbertekad untuk menggunakan dakwah sebagai alat perjuangan. Maka pada 20Februari 1967 Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) didirikan oleh paramantan aktivis Partai Masyumi seperti Moh Natsir, Anwar Harjono, Mohammad Roemdan Prawoto Mangkusasmito. DDII didirikan dengan tujuan menggiatkan danmeningkatkan mutu dakwah Islamiyah di Indonesia.

Meski telah membangun DDII sebagaitempat berjuang, para tokoh Masyumi tetap mencoba bergerak di lapangan politikdengan mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Meski partaiboleh didirikan, tapi ternyata rezim Orde Baru terus mengganggu  Parmusi dengan berbagai taktik, mulaiintimidasi, teror hingga pecah belah partai. Mr Muhammad Roem yang sempatmemimpin Parmusi, akhirnya kemudian dikudeta oleh anak buahnya sendiri.Akhirnya, pada 15 Februari 1968 Presiden Soeharto memutuskan bahwa tidakseorang pun bekas pimpinan teras Partai Masyumi yang diizinkan untuk memimpindan mengambil peranan di dalam Partai Muslimin Indonesia.

Ketika pada Januari 1973 pemerintah OrdeBaru merestrukturisasi sistem kepartaian, Parmusi pun diwajibkan untukbergabung bersama tiga partai Islam lainnya, masing-masing Nahdlatul Ulama,Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah(Perti). Keempat partai Islam itu bergabung menjadi satu, dalam wadah PartaiPersatuan Pembangunan (PPP). Karena tidak alami dan bersifat paksaan,seringkali fusi keempat partai Islam akhirnya melahirkan konflik internal ditubuh PPP, yang mempengaruhi penampilan politik mereka di masa-masa berikutnya.

Dengan mesin-mesin politiknya:tentara, intelijen, birokrasi, Golkar, plus CSIS, Soeharto semakin menancapkankuku kekuasaannya, sementara aspirasi politik umat Islam terus dikebiri.Setelah penyederhanaan partai, penyederhanaan azas setahap demi setahapditerapkan dengan berbagai cara. Upaya ini berdarah-darah. Ketika umat Islambersikap kritis, kekerasan terjadi. Kasus Komando Jihad, Teror Warman, Woyla,Tanjung Priok, dan sebagainya bisa menjadi contoh bagaimana ummat dijebak dankemudian dijaring operasi intelejen militer.

Pada 22 Maret 1978 MPR akhirnyamensahkan Tap MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan PengamalanPancasila (P4), meski para anggota DPR dari PPP termasuk Rais Syuriyah PB NU KHBisri Syamsuri memilih walk out dariparlemen. Sikap PPP membuat berang Pemerintah. Soeharto menuduh aksi itusebagai bukti keraguan PPP terhadap kebenaran Pancasila. Ia menginstruksikanABRI agar mewaspadai pihak-pihak yang meragukan Pancasila.

Ironisnya, enam tahun setelah KetuaUmum PB NU KH Bisri Syamsuri memimpin walkout di parlemen, di Situbondo, NU malah menjadi organisasi massa Islam pertama yangmemutuskan untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupanpolitik dan sosial. Ketika ormas-ormas Islam lain bingung berkelit, NU malahsecara progresif menerima dan menjadi pendukung Orde Baru dalam hal ini. Denganserangkaian rekayasa, NU akhirnya menerima Pancasila sebagai azas tunggal padaMuktamar NU ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo, pada 8-12Desember 1984. Saat itu pula, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Ketua Umum PBNU.

Keputusan penting lainnya adalahpernyataan kembali ke Khitthah 1926. Artinya, NU  kembali menjadi sebuah organisasi sosialkeagamaan, tidak mau lagi terlibat politik praktis dan memutuskan hubungandengan semua parpol. Padahal sebenarnya, dalam rapat komisi muktamar itu, dari36 anggota hanya ada 2 orang yang mendukung penerimaan asas tunggal Pancasila.Tapi rupanya hal itu tidak sesuai dengan skenario yang telah dirancangpemerintah. Akhirnya penolakan itu kandas dalam rapat pleno. Tapi tak lamakemudian, dalam Muktamar di Surakarta, Muhammadiyah pun menerima azas tunggalPancasila.

Meski sudah berevolusi menjadi PPP,namun selama Orde Baru berkuasa, aspirasi politik Bulan Bintang masih dianggapmendominasi pemikiran partai berlambang Ka’bah. Apalagi setelah Nahdlatul Ulamadikerjai pemerintah Orde Baru pasca Muktamar Situbondo 1984 dengan pernyataanuntuk Kembali ke Khittah 1926. Partai Persatuan Pembangunan terkena pukulantelak atas keputusan kembali ke Khittah 1926. Maklumlah partai itu lahir darihasil fusi empat partai Islam termasuk Partai NU. Sejak itu NU putus hubungandengan PPP dan anggota NU bebas bergabung dengan partai mana pun. “KeputusanMuktamar ini hanya untuk menggembosi PPP,” kata pengamat politik Arbi Sanit.

Dalam Pemilu 1982, PPP memangberhasil menang di berbagai daerah, termasuk di Jakarta. Tapi setelah Muktamar Situbondo1984, “kaum sarungan” NU jadi rebutan semua partai. Dengan alasan organisasi massa yang bebas, parakiai dilamar Golkar, dan PDI sementara yang lain masih tetap kerasan di PPP.Hasilnya, dalam pemilu 1987, 1992, 1997, Golkar yang paling rajin membantupesantren-pesantren NU akhirnya meraih dukungan maksimal. “Golkar menang telakdi tiga pemilu itu, dari suara warga nahdliyin yang paternalistik,” kata Arbipula.[13] Praktisaspirasi Bulan Bintang-lah yang lebih mendominasi PPP. Dalam beberapakesempatan, seperti menjelang Pemilu 1982, Pemilu 1987, dan Pemilu 1992 seruandari para bekas tokoh Masyumi dinilai mampu mendongkrak dukungan ummat Islam kepadaPPP.

Namun, ketika musim reformasibertiup, keluarga Bulan Bintang justru paling banyak terpecah belah. Beberapatokohnya malah lebih senang membentuk partai baru dari pada membangun kembaliyang sudah ada. Amien Rais, salah satu mantan Ketua Dewan Dakwah, merasakesempitan dengan baju partai Islam sehingga ia memilih membentuk Partai AmanatNasional. Beberapa tokoh yang selama ini banyak berkiprah di DDII sepertiUstadz Hilmi Aminuddin, Rahmad Abdullah, Abu Ridho, Mashadi, dan sebagainyalebih merasa nyaman dengan membangun Partai Keadilan. Sementara yang masihberminat memakai lambang Bulan Bintang justru terpecah menjadi Partai BulanBintang, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (PPII Masyumi) dan MasyumiBaru. Adapun PPP, tempat banyak aktifis Bulan Bintang berkiprah justruditinggalkan dan malah kemudian terpecah belah menjadi beberapa partai lagi.

Dari Keluarga Bulan Bintang pulakemudian bermunculan organisasi-organisasi yang semakin puritan dan justrumengharamkan pemilu, seperti Jamaah Salafi, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir,Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam dan sebagainya. Meski awalnya barubeberapa ribu orang saja, namun dalam perkembangan selanjutnya,kelompok-kelompok “puritan” ini mulai menarik minat ummat yang mulai frustrasidengan keadaan dan peri kehidupan di tanah air. Padahal, kebanyakan aktifisorganisasi-organisasi itu justru berasal dari keluarga besar Bulan Bintang,atau bahkan hasil didikan dari lembaga pengkaderan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Maka ketika pemilu pertama digelar di masa reformasi, kekecewaan demi kekecewaan terus terjadi. Perolehan partaiIslam dan partai-partai berlatar belakang Islam terseok di belakang PDI Perjuangan, Golkar dan belakangan di belakang Partai Demokrat. Hanya PK dankemudian PKS yang perolehan suaranya agak lebih baik dari yang lain, kemudian disusul PPP, PKB dan PAN yang masih berlatar belakang organisasi Islam. Mereka rata-rata masih memiliki captive market pemilih tradisional dari ormas tersebut, seperti kaum Nahdliyin ke PKB, dan kaum Muhammadiyah ke PAN. Tapi mereka merasa kurang nyaman untuk memakai symbol Islam, sementara partai Islam sudah tidak diminati lagi.

Menurut mantan Wakil Ketua DPA KH Chalil Badawi, masyarakat muslim di Indonesia kini cenderung berpartai sekuler.Menurut dia, pengaruh program sekularisasi pemerintah Soeharto selama tiga dasawarsa telah membongkar pandangan kaum muslimin tentang aspirasi politiknya.Pengaruh terbesar dirasakan Masyumi, sementara NU relatif bertahan. “Buktinya,basis massaMasyumi di Sumatera Barat, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, kini menjadi basisGolkar,” kata mantan pengurus Masyumi itu.[14]

Menurut pandangan KH Cholil Badawi,aktifis dan keluarga eks Masyumi yang masuk Golongan Karya akhirnya menemukan habitat nyaman di bawah naungan Beringin. Buktinya, para aktifis HMI yang dulu menjadionderbow Masyumi kini mendominasikepengurusan Golkar. Apalagi depolitisasi, sekularisasi dan liberalisasi OrdeBaru seiring dengan ide intelektual muda Islam yang juga berasal dari keluargaMasyumi seperti Nurcholish Madjid yang mengkampanyekan jargon Islam Yes, PartaiIslam No pada kurun 1970-an. Maka kaum muslimin pun menjadi semakin jauh dariideologi Islam.

Sementara itu realita juga menunjukkan tentang betapa sulitnya partai-partai Islam menjual materi kampanye, betapa gamangnya mereka ketika harus berduel program dengan saingan politiknya, dan betapa mengawang-ngawangnya mereka dalam mengusung ide menerapkan kembali syariat Islam. Kebanyakan, mereka belum siap ketika diminta mem-breakdown ide penerapan Syariat Islam, sehingga malah sering rancu dengan pemahaman yang lain. Ketidaksiapan partai-partai Islam itu dalam soal dana, kader muda yang trengginas dan strategi kampanye juga tampak jelas. Di samping itu juga berbagai masalah internal partai semacam perpecahan dan persaingan antar pengurus sehingga sebagian organ partai tercabik dan mendirikan partai baru.

Kondisi ini diperlemah dengan kondisi psikologis para pemilih Islam yang tidak lagi memilih berdasarkan ikatanprimordial yang turun temurun. Lihatlah, betapa para pemilih Islam semakinrealistis dan sudah jauh dari pemahaman ide Islam ideologis seperti pada massa pemilu 1955 dulu. Hanyadengan iming-iming BLT, raskin dan sebagainya, ummat Islam dengan mudahmengalihkan dukungannya kepada partai sekuler. Buktinya, jika total perolehansuara partai Islam pada tahun 1955 yang diwakili Masyumi, NU, PSII dan Perti,mencapai 42 persen, pada pemilu 1999, 2004 dan 2009 ini, perolehan suara partai-partai Islam dan partai-partai berlatar belakang Islam semakin terpuruk. Padahal, Islam masih menjadi agama mayoritas di Indonesia.

Pendeknya semua ini ibarat tikus mati di lumbung padi.[] (NMJ)

====

[1] Weiner, Tim. Gramedia, 2008. MembongkarKegagalan CIA. halaman 182, …

[2] Feith, Herbert. 1960. The Indonesian Election of 1955. Ithaca N.Y,: Modern IndonesiaProject, Cornell University. 1960.

[3] Wawancara ANTV dengan anggota KPU PutuSuartha, April 2009

[4] Wawancara penulis dengan Jenderal PurnRudini, Juli 2000.

[5] Monitor Indonesia. 16 Juni 2009. OperasiSospol Menggoreng Massa.

[6] Forum Keadilan, 1999. Islam di Pasang SurutPolitik Indonesia

[7] Wawancara ANTV dengan KH Ahmad Bagdja, Juli2009

[8] Wawancara ANTV dengan Din Syamsuddin, Juli2009

[9] Wawancara ANTV dengan Fahmi Idris, 9 Juli2009.

[10] Wawancara Pribadi Penulis dengan MT Arifin,Juli 2009.

[11] Al Islam. 02/02/2003. Peranan Orde Baru dalam Depolitisasi Umat Islam Sejak 1966–1980 M

[12] Jenkins, David. 1982. Soeharto and His General.

[13] Suara Islam. II Februari 2008. Berebut Kaum Sarungan

[14] Komunikasi Pribadi Penulis dengan KH Cholil Badawi.

Iklan

One thought on “Partai Islam Pasca Pemilu 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s