FPI: Gamawan Fauzi Telah Berbohong Tentang Perda Miras

NOT MISTER JEKYLL–Pernyataan Gamawan Fauzi yang menyatakan dirinya tidak pernah mencabut Perda Miras dinilai sebagai sebuah bentuk kebohongan. Dalam aksi menolak pencabutan Perda Miras yang dilaksanakan Forum Umat Islam dan Front Pembela Islam, (Rabu 12/01), Ustadz Awit dari FPI menjelaskan bahwa ada surat Mendagri perihal Klarifikasi Peraturan Daerah yang ditujukan kepada Bupati Indramayu tertanggal 16 November 2011.

Dalam surat tersebut, ternyata secara jelas Mendagri Gamawan Fauzi meminta Bupati Indramayu agar menghentikan pelaksanaan Perda, dan selanjutnya segera mengusulkan proses pencabutan kepada DPRD. Kemudian, pelaksanaan penghentian dan proses pencabutan nanti agar dilaporkan kepada Mendagri selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya surat ini.

“Inilah kebohongan Gamawan Fauzi yang mengatakan bahwa dirinya difitnah dan ada upaya adu domba. Jelas-jelas, Mendagri telah meminta Bupati Indramayu agar menghentikan pelaksanaan Perda,” kata Ustadz Awit di depan aksi yang dihadiri 2000 massa itu.

Pada gilirannya, Gamawan Fauzi bukan hanya menginstruksikan kepada Bupati Indramayu, tapi juga Walikota Bandung untuk menghentikan pelaksanaan Perda Anti Miras. “Ini sama saja, Mendagri telah melegalkan miras. Jangan-jangan menterinya doyan mabok. Kita tidak mau dipimpin oleh menteri yang goblok,” tambah Ustadz Awit yang disambut dengan pekikan takbir.

Dikatakan Ustadz Awit, kalau pun Mendagri mencabut Perda Anti Miras, seharusnya melalui Keppres, bukan SK Menteri. Ia mempertanyakan, kenapa peredaran miras di Indonesia begitu dahsyat. Ternyata di Indonesia ada dua Keppres. Aneh. Kepperes pertama dibuat pada zaman Orde Baru (era Soeharto). Kepress kedua di era Reformasi yang dipimpin SBY. Seharusnya SBY mencabut Keppres sebelumnya yang membolehkan peredaran miras, bukan malah membiarkan.

“Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) sudah menyatakan penolakannya terhadap gugatan para pengusaha miras di Indramayu. Ini menandakan, Perda Anti Miras tetap harus dilaksanakan para pimpinan daerah yang memberlakukan perda tersebut,” tukas Awit.

Dalam kesempatan yang sama, Majelis Syuro DPP FPI Misbachul Anam mengatakan bahwa hadinya ribuan masa FPI dalam aksi ini murni untuk meminta agar pencabutan perda miras dibatalkan dan menyesalkan sikap bohong Gamawan, “Kalau Mendagri Gamawan Fauzi tidak berbohong kepada publik soal perda ini, pihaknya tak bakal turun ke lapangan menggelar demo,” katanya.

Selain itu FPI juga menyesalkan kebohongan lainnya yang dilakukan oleh Gamawan. Kemarin, Gamawan sempat menghatakan bahwa dirinya berada di Aceh, ternyata Gamawan tengah berada di DPR. FPI juga mendesak, agar Gamawan menemui FPI dan pimpinan ormas Islam lainnya untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakannya mencabut Perda Anti Miras. “Mendagri Gamawan Fauzi harus bertanggung jawab pada rakyat Indonesia,” ujar Ustadz Awit.

Berikut penjelasan Ketum FPI berkaitan dengan Kebohongan Mendagri :

Dalam Surat Resmi Kemendagri No.188.34 / 4561 / SJ untuk Bupati Indramayu – Jawa Barat, tertanggal 16 November 2011 dengan perihal “Klarifikasi Peraturan Daerah” dan bersifat “Segera” yang ditanda tangani langsung oleh Mendagri Gamawan Fauzi yang berisikan antara lain :

• 1. Bahwa Perda Kabupaten Indramayu No.7 Th.2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol BERTENTANGAN dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

• 2. Bahwa Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol merupakan KEWENANGAN PUSAT.

• 3. Bahwa Minuman Beralkohol golongan A (kadar alkoholnya 1-5 %) merupakan barang yang BEBAS dalam produksi, pengedaran dan penjualan, sehingga tidak boleh diawasi apalagi dilarang.

• 4. Bahwa Bupati Indramayu diminta agar MENGHENTIKAN pelaksanaan Perda Larangan Miras.

• 5. Bahwa Bupati Indramayu diminta segera mengusulkan PENCABUTAN Perda Larangan Miras kepada DPRD.

• 6. Bahwa Pelaksanaan PENGHENTIAN dan PROSES PENCABUTAN agar dilaporkan kepada Mendagri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat Mendagri.

Dengan memperhatikan isi surat Mendagri tersebut tampak jelas bahwa INTI surat tersebut adalah PENCABUTAN, hanya saja dibuat redaksinya dengan cara LICIK agar terhindar dari tuntutan hukum.

Jadi, surat tersebut bukan evaluasi, saran atau usulan, sebagaimana dikatakan Mendagri, tapi merupakan INSTRUKSI dari MENDAGRI kepada BUPATI untuk PENCABUTAN PERDA ANTI MIRAS.

Surat Resmi Kemendagri serupa dengan isi yang sama juga dibuat dan ditanda-tangani Mendagri yang ditujukan kepada Walikota Bandung – Jawa Barat, yaitu surat bernomor 188.34 / 1128 / SJ tertanggal 31 Maret 2011. (eramuslim/mugiwara no nakama)

 

Iklan

2 thoughts on “FPI: Gamawan Fauzi Telah Berbohong Tentang Perda Miras

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s