Dengarlah Tuntutan Warga Mesuji!!!

Tidak ada manusia yang ingin hidup ditengah ketertindasan. Kekerasan yang terjadi di wilayah Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan, harus menjadi perhatian serius berbagai pihak. Nasib mereka tak tentu arah. Hidup tanpa rumah dan tidak diakui sebagai bagian dari daerah kini meliputi warga Mesuji. Selain itu, malang benar nasib warga Mesuji. Kehadiran dua perusahaan perkebunan di kampung mereka, tidak saja dapat menyejahterakan, namun juga berujung petaka.

Sabtu sore, (17/12) Eramuslim.com berkesempatan untuk bertemu dengan salah seorang korban Tragedi Mesuji. Untuk mewawancarai korban, ternyata bukan perkara mudah.

Rasa trauma kepada wartawan rupanya melekat pada diri korban. “Terus terang kami sudah tidak percaya lagi dengan wartawan. Saat kejadian itu wartawan pun juga tahu, tapi mereka diam saja,” ungkap Abdul Majid yang biasa disapa Trubus.

Alhamdulillah, setelah Eramuslim.com beserta salah seorang rekan media Islam lainnnya, menerangkan bahwa kami bukanlah wartawan dari media sekuler, pihak Eramuslim diperkenankan untuk masuk dan menggali informasi lebih jauh.

Raut kesal masih saja membayangi wajah Trubus. Rasanya hal itu amat beralasan. Menurutnya, selama ini kasus Mesuji dibiarkan menguap begitu saja tanpa disertai langkah tegas dari pihak pemerintah. Kasus yang memakan korban puluhan warga tersebut baru terungkap akhir-akhir ini ketika Front Pembela Islam mengantar para korban untuk menyuarakan aspirasinya.

“Padahal kejadian itu berlangsung di tempat terbuka. Saya yakin Pemerintah Lampung dan Polisi juga tahu kok. Kalau mereka menolak, ya itu hak mereka,” tutur Trubus.

Jika selama ini masyarakat luas baru mengetahui kasus Mesuji pada beberapa hari terakhir, rupanya informasi tersebut tidak berlaku bagi warga Lampung. Menurut penuturan Trubus, pembantaian tersebut sudah jamak diketahui warga sekitar.

Video kekerasan yang beredar di youtube dan menjadi heboh saat ditayangkan di depan DPR, sudah dinikmati warga Lampung jauh-jauh hari dan mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. “Di pasar-pasar, video itu mudah didapatkan dan dijual secara eceran,” tukasnya.

Sampai saat ini kebenaran mengenai video tersebut menjadi bahan polemik baru. Pemerintah sebagai fihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus ini, bukan sibuk untuk mengungkap siapa dalang dibali kasus Mesuji, namun malah sibuk berdebat mengenai keabsahan video.

Hal tersebut juga diamini oleh anggota DPR dari komisi I, Tb. Hasanuddin. Ia mengatakan persoalan yang paling esensial dalam kasus tersebut adalah perebutan lahan antara pengusaha dan rakyat yang kerap kali menimbulkan pelanggaran HAM berat hingga mengorbankan nyawa.

“Menurut hemat saya, pemerintah tak perlu memperdebatkan dan mengalihkan perhatian masalah keabsahan “pemenggalan” dalam video itu, karena bukan itu masalah utamanya.

Masalah utamanya adalah adanya konflik tanah antara rakyat dan pengusaha berduit yang kemudian di back up aparat yang resmi dan menimbulkan pelanggaran HAM,” ujar Hasanuddin kepada wartawan dalam pesan singkatnya, Senin (19/12/2011).

Padahal menurut Trubus, video pembantaian tersebut benar adanya. Ia menjelaskan bahwa dua kepala manusia yang dipenggal dan diletakkan di atas kap mobil itu adalah kepala warga Mesuji bernama Kalung dan Macan (nama panggilan, bukan nama asli).

Keduanya adalah cucu dari Haji Jalang, salah seorang tokoh masyarakat yang berpengaruh di Mesuji, Lampung. “Kalau ada yang bilang itu dibikin-bikin, saya siap tunjukkan lokasinya,” kata Trubus.

Sampai sekarang Trubus mengaku sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah, berkali-kali ia mencari keadilan, namun hal itu sulit sekali didapatkan.

“Kami hampir frustasi, setiap kali kami mengadu persoalan kami, selalu saja kandas. Terus terang, kami sudah tak percaya lagi dengan pemerintah,” pungkasnya.

Namun begitu Trubus masih berharap tuntutan mereka bisa didengarkan. Menurutnya ada empat hal yang dapat ditempuh agar situasi Mesuji menjadi tenang dan warga hidup secara damai. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menarik semua pasukan brimob dan polisi dari Mesuji. “Mereka semua harus keluar dari Mesuji,” tukasnya yang meski menjadi Pam Swakarsa tapi hatinya ada untuk warga mesuji.

Selain itu, Trubus dan Wayan juga berharap pihak perusahaan perkebunan yakni PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dan PT Silva Inhutani dicabut izin operasionalnya. Mereka menganggap kehadiran Perusahaan adalah pemicu dari tindak kekerasan yang memakan puluhan korban jiwa di Mesuji.

Selama ini kata Trubus, keberadaan dua perusahaan perkebunan yakni PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dan PT Silva Inhutani tidak membawa dampak kesejahteraan apa-apa bagi masyarakat sekitar. Alih-alih ingin menyejahterakan, yang terjadi adalah eksplotasi.

Komposisi karyawan yang ada di perusahaan lebih banyak diisi oleh para karyawan asing. Sedangkan masyarakat hanya dijadikan tenaga buruh kasar yang diberikan upah tidak layak.

“Gak ada orang kita yang dipekerjakan (menjadi karyawan). Yang ada orang sipit semua. Warga hanya jadi tukang babat rumput,” ujar Trubus kepada Eramuslim.com, Sabtu (12/10).

Mayoritas warga asli Mesuji yang mendiami wilayah terpencil di tepi Sungai Mesuji ini kini merupakan buruh sawit yang diupah Rp 30.000-Rp 35.000 sehari penuh.

Padahal, sebelum perusahaan sawit masuk ke wilayah ini pada 1994, warga setempat masih bisa mengandalkan mata pencarian sebagai pencari ikan dan kayu di hutan rawa mereka yang kini berubah hampir seluruhnya menjadi sawit.

Sebelumnya Trubus sudah berkali-kali mengingatkan masyarakat agar sadar bahwa selama ini warga hanya dieksploitasi oleh perusahaan. “Bayangkan saja, seharian kita bekerja hanya diupah Rp. 30.000. Ini warga juga bodoh, mau saja diupah sedikit itu,” tukas Trubus kesal.

Seperti diketahui bersama, Brimob selama ini dituding membekingi Pam Sawakarsa yang membakar dan merobohkan rumah warga. Tidak hanya itu menurut pengakuan warga, sejumlah warga Desa Sritanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, mengaku diberondong aparat Brimob dalam konflik lahan sawit dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo.

Pengakuan ini disampaikan sejumlah warga Sritanjung yang menjadi saksi dalam peristiwa berdarah bentrokan warga Tanjung Raya dengan aparat keamanan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI), 10 November silam.

Selain kehadiran Brimob, masalah pengakuan sebagai warga juga menjadi persoalan. Saat ini banyak warga Mesuji tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Wayan salah seorang warga Mesuji yang ditemui Eramuslim.com, beharap ia dan warga lainnya dapat diakui sebagai penduduk setempat.

Wayan juga meminta, agar rumah-rumah mereka yang dibakar oleh Pam Swakarsa dapat dibangun kembali seperti sedia kala. “Kami ingin dibangunkan rumah kembali, sebuah tempat tinggal layaknya warga-warga lainnya,” pinta Wayan. (eramuslim/NMJ)

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s