RUU Intelijen Akhirnya Disahkan, Umat Islam Jadi Target?

Setelah sekian lama, RUU Intelijen akhirnya disahkan. Pro dan kontra pun mewarnai pengesahan regulasi yang menyita polemik ini. Tidak sedikit umat Islam yang mengecam pengesahan UU yang kental akan inflitrasi asing ini.

Meski mengundang protes dari banyak kalangan, DPR tetap saja mengesahkan Undang-Undang Intelejen dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (11/10/2011). Padahal, saat pembahasan rancangan UU Intelejen, perdebatan di masyarakat berlangsung sengit.

”Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara ini memuat substansi yang banyak mendapatkan perdebatan publik,” kata Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang Kartasasmita

Materi yang paling krusial di antaranya menyangkut kewenangan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi. Banyak pihak mengkhawatirkan UU tersebut disalah gunakan lantaran memuat sejumlah pasal yang multitafsir. Bila ditafsirkan oleh penguasa yang otoriter, peraturan itu berpotensi akan mengancam kebebasan warga negara.

Sebagai contoh, Pasal 25 yang memuat definisi rahasia intelijen sebagai bagian dari rahasia negara yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan politik luar negeri.

Menurut anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, ruang lingkup rahasia intelijen yang diatur dalam RUU Intelijen terlalu luas sehingga bersifat karet dan menimbulkan multiinterpretasi. ”Tidak ada jaminan jika UU ini tidak akan dikenakan kepada pers,” kata Agus lagi.

Selanjutnya Pasal 26 yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelejen. Penjelasan Rahasia Negara dijelaskan pada pasal sebelumnya, Pasal 25 yang menyebutkan bahwa Rahasia Intelejen adalah Rahasia Negara dengan sejumlah kategori: membahayakan dan mengancam negara.

Dalam kaitan ini, Kepala BIN Jenderal (Purn) Sutanto mengatakan rahasia intelejen tidak dapat dibocorkan bila akan berpotensi melemahkan kekuatan negara. “Menyebutkan kelemahan negara kita bisa diketahui negara lawan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Nezar Patria menilai, pasal itu sangat berpotensi mengancam kebebasan pers. Sebab, bagi siapapun yang terbukti membuka atau membocorkan rahasia intelejen akan dapat dikenai sangksi. Tidak hanya itu, Pasal tersebut juga sangat subjektif dan terlalu luas.

Makna rahasia intelejen dalam pasal itu juga cenderung bertabrakan dengan makna lain seperti dengan Pasal 25 yang memuat definisi ‘informasi negara’. AJI menilai, Pasal 26 sangat rawan disalahgunakan aparatur negara untuk kekuasannya.

Selain itu ada, Pasal 32 tentang Penyadapan. Pasal ini pun dinilai sangat rawan penyalahgunaan kekuasaan pada lembaga intelejen. Masih menurut Nezar Patria, kewenangan penyadapan kepada aparat intelijen seharusnya diterapkan dalam situasi khusus dengan payung hukum yang jelas.

Untuk itu, konsep penyadapan itu harus dijabarkan lebih detil dan tidak bisa diterima dalam kondisi negara tertib sipil atau dalam kondisi negara yang aman dan damai. Selanjutnya, Pasal 44 yang berisi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelejen dipidanakan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun da/atau pidana dengan paling banyak Rp 500 juta.

Pasal ini yang dikhawatirkan akan menyasar masyarakat sipil. Hal itu terkait dengan pengaturan sangsi terhadap orang yang diduga mengancam keamanan dan stabilitas negara. Pasal-pasal karet itulah yang dianggap mengncam kebebasan warga sipil. Wajar jika pengesahan UU Intelejen dibumbui demonstrasi masa di luar gedung DPR.

Hal inilah yang membuat, Ustadz Bernard Abdul Jabar, dari Forum Umat Islam (FUI), menilai intelijen Indonesia seperti kurang kerjaan. Mereka hanya berani mengawasi bangsa sendiri, tapi diam ketika musuh dari luar menyusupi Indonesia.

“Sekarang ada 60.000 intel asing di Indonesia berkeliaran. Mereka menyusup ke Negara ini, tapi kenapa Intel kita tidak bertindak? Ini mau diapakan?” ujarnya kepada Eramuslim.com, (26/9), menindaklanjuti ledakan Solo yang diendus sebagai permainan intelijen.

Isu adanya puluhan ribu intel asing memang bukan hisapan jempol semata. Setidaknya, hal ini pernah dilontarkan oleh Ryamizard Ryacudu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI, pada tahun 2003. Menurutnya, jumlah agen asing yang melakukan infiltrasi dihitung dari total yang berada di seluruh Indonesia. Dan cara mereka masuk ke Indonesia juga bermacam-macam.

Ketika intel Indonesia diam, dan semakin lama kekuatan intel asing semakin kuat, maka tepat rasanya jika kenyataan ini sebagai sebuah penjajahan model baru yang menyandera bangsa ini.

“Ini penjajahan intel asing namanya,” tegas Pembina Gerakan Pelajar Anti Pemurtadan Bekasi ini.

Maka mirisnya ditengah penjajahan asing yang kian pahit dirasakan umat, intel dalam negeri justru “mengerjai” bangsa sendiri. Kejadian ledakan Solo kemarin, lanjut Ustadz Bernard sejatinya adalah grand design yang bertujuan untuk menyudutkan umat muslim. Cara ini adalah sebuah rangkaian panjang yang pada gilirannya akan menggolkan Rancangan Undangan Undang Intelijen yang tengah digodok di DPR. “Jadi, grand design ini sudah bisa dibaca,” tandasnya yakin.

Komentar KONTRAS: RUU Intelijen Harus Ditolak

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat mewanti-wanti DPR dan masyarakat tentang bahaya RUU Intelijen dan Keamanan Nasional yang akan disahkan pada tanggal 15 Juli mendatang. “RUU Intelijen dan Keamanan Nasional harus ditolak!” ucap Usman Hamid yang mewakili Kontras.

Penegasan tersebut disampaikan Usman Hamid dan beberapa tokoh LSM lainnya dalam acara diskusi tentang RUU Intelijen dan Keamanan Nasional yang digelar Rumah Perubahan di Jakarta, Selasa (12/7).

Hadir sebagai narasumber Taslim Chaniago (F-PAN DPR RI), Usman Hamid (KONTRAS), Hendardi (Setara) dan Lily Wahid (F-PKB DPR RI).

“RUU ini sebentar lagi akan disahkan, namun masih ada pasal-pasal yang mengganjal, seperti kewenangan intelijen yang berlebihan bisa menangkap siapa saja yang dicurigai,” tutur Taslim Chaniago, anggota dewan Fraksi PAN DPR RI.

Banyak hal yang dikritisi oleh para nara sumber tentang RUU ini. “RUU Intelijen adalah RUU yang keras kepala, karena RUU Intelijen yang ada di DPR sekarang ini; penyadapan tidak perlu izin pengadilan,” tegas Usman Hamid.

“Parahnya, RUU Keamanan Nasional lebih berbahaya dari RUU Intelijen. Ini harus ditolak,” imbuh Usman.

Hendardi juga menambahkan,”Kalau kita baca RUU Intelijen dan RUU Keamanan Nasional, hidup ini terasa diancam terus!”

Menurut Hendardi, definisi intelien yang disebutkan sebagai lembaga pemerintah di draft RUU tersebut, berpotensi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. “Mestinya, intelijen ditetapkan sebagai lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Jika lembaga negara, kepatuhan intelijen bukan pada penguasa, tapi pada kebutuhan nasional,” ucapnya.

Namun, jika intelijen didefinisikan sebagai lembaga negara, aparatur intelijen dapat menolak perintah pemerintah jika dianggap melenceng dari tujuan nasional negara.
Kelemahan lainnya, lanjut Hendardi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja intelijen yang sangat minim. Diperlukan lembaga independen dari luar untuk mengawasi badan intelijen.

“Pengawasan eksternal harus dilakukan, bisa oleh parlemen, pengadilan, satu badan pengawas eksternal,” tambah Direktur Setara Institut ini.

Inilah Wewenang Kontroversial Intelijen

Salah satu kontroversi Undang-Undang Intelijen adalah kewenangan untuk menyadap dan penggalian informasi yang sangat rawan menjadi alasan untuk penangkapan oleh intelijen. Berikut pasal-pasal kontroversial itu:

Pasal 31
Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan
a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, atau sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan/atau
b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase, yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalankan proses hukum.

Pasal 32
(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
(2) penyadapan terhadap sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:
a. untuk penyelenggaraan fungsi intelijen,
b. atas perintah kepala BIN, dan
c. jangka waktu penyadapan enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
(3) Penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pasal 34
(1) Penggalian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dimaksud dengan ketentuan:
a. untuk penyelenggaraan fungsi intelijen,
b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara,
c. tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan, dan
d. bekerja sama dengan penegak hukum terkait.

Pasal 44
Setiap orang yang dengan sengaja mencuri, membuka dan/atau membocorkan rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Pasal 45
Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, dipidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta.

Pasal 46
Setiap Personel Intelijen Negara yang membocorkan upaya pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personel intelijen negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas intelijen negara sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Walhasil, Ustadz Bernard menekankan kepada umat muslim di seluruh Indonesia untuk waspada, hati-hati, serta merapatkan barisan agar jangan mudah dipecah belah oleh makar-makar Intelijen. “Ada upaya serangan kepada umat muslim. Maka umat muslim harus bersatu padu melawan rencana ini.” pesannya kepada seluruh umat. (eramuslim/not mister jekyll)

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s